SOSIALISASI terus digencarkan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran konten hoaks. Masyarakat juga telah diinformasikan terkait hukuman bagi mereka yang berujar kebencian/SARA melalui UU UTE.

Hashtag #BijakHadapiHoax ramai di Twitter dan pengguna bisa melaporkan apabila menemukan konten di media sosial yang berisi berita bohon atau hoaks (hoax), ujaran kebencian atau SARA serta radikalisme atau terorisme.

Pengguna bisa melakukan screen capture disertai url link, kemudian mengirimkan data ke aduankonten@mail.kominfo.go.id

Kiriman aduan segera diproses setelah melalui verifikasi. Kerahasiaan pelapor dijamin dan aduan konten dapat dilihat di laman web trustpositif.kominfo.go.id.

Laporan database Trust+Positif sampai dengan 2016 mencatat konten negatif yang diblokir sebesar 773.339.

Masyarakat juga diimbau untuk memperhatikan konten yang tergolong konten negatif antara lain, pornografi, SARA, penipuan atau perdagangan ilegal, narkoba, perjudian dan radikalisme.

Selain itu, informasi yang diungkap akun Twitter Indonesia Baik ‏@GPRindonesia juga menyebut konten yang termasuk konten negatif seperti kekerasan, kekerasan anak, malware dan phising serta pelanggaran kekayaan intelektual. (*)

SUMBER : Kominfo.go.id, edisi 9 Januari 2017.

(*) Konten negatif, berupa video, gambar dan berita negatif, serta berita hoaks sangat merugikan karena merusak reputasi, nama baik, citra institusi/personal bahkan bisa banyak pihak yang dirugikan.

Diperlukan langkah-langkah pemulihan nama baik atau restorasi reputasi atau image restoration (pemulihan citra).

Dengan penanganan holistic reputation management (terutama crisis management, online reputation management, dan public relations management) yang profesional, maka masalah krisis akibat konten negatif ini, bisa segera disolusikan.

(**) Kunjungi official website Budipurnomo.com, untuk membaca tulisan Budi Purnomo Karjodihardjo dan informasi lainnya seputar manajemen reputasi, manajemen krisis, pencitraan, restorasi reputasi, dan pemulihan citra.