Oleh : Budi Purnomo Karjodihardjo

Akhirnya berita soal Presiden Jokowi menjadi pemimpin terbaik menjadi berita heboh. Mengapa heboh, tentu karena tidak semua pemimpin di dunia bisa mendapatkan predikat seperti itu.

Namun demikian kehebohan tidak berhenti sampai di situ. Rupanya berita yg berasal dari Bloomberg ini kemudian menyebar luas di berbagai media nasional di tanah air.

Mengapa menyebar? Ada dua argumentasi. Pertama, bisa jadi media nasional kita menganggap ini berita besar, big news. Kedua, bisa jadi ada tim khusus yg mengolah ulang berita Bloomberg itu dan mendistribusikannya kepada media nasional secara luas.

Tapi masalahnya bukan di situ. Rupanya berita di media nasional yang itu tidak sesuai dengan berita dari sumber aslinya. Kabar mengenai prestasi Jokowi sebagai pemimpin terbaik se Asia Pasifik versi Bloomberg itu tidak pernah ada.

Padahal sudah terlanjur banyak yang memberikan pujian untuk Jokowi karena gelar tersebut. Penulis Bloomberg David Tweed mengaku dirinya tidak menulis dan menyebut Jokowi sebagai peminpin terbaik.

Melalui akun Twitternya Tweed mengatakan No saat menjawab pertanyaan salah satu pengguna Twitter.

Have you ever said that Joko Widodo is the best leader in Asia for 2016? It’s rumoured here in Indonesia,” tanya netizen. “No,” jawab @DavidTweed singkat sehari kemudian. “Ok. thanks… Crystal clear…” kata akun itu lagi.

Sebelumnya, seorang netizen yang cukup aktif di dunia maya, Canny Watae, juga berhasil membuktikan bahwa Blomberg sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa Jokowi adalah pemimpin terbaik di Asia Pasifik dalam artikel yang berjudul “Who’s Had the Worst Year?

Artinya bisa diduga bahwa ada kesalahan penafsiran atau penerjemahan. Atau bisa saja ada dugaan kesengajaan melakukan misleading dari berita aslinya untuk tujuan tertentu.

Terlepas atas dugaan-dugaan itu, mungkin saja pengolah berita Bloomberg itu maksudnya baik, yaitu membuat pencitraan positif bagi Presiden Jokowi

Sayangnya dalam prakteknya, upaya ini malah menjadi bumerang yg merusak citra Presiden Jokowi itu sendiri. Padahal dalam konteks ini, bisa dipastikan bahwa Jokowi tidak bersalah, atau bahkan tidak tahu apa-apa soal ini.

Jokowi adalah korban atas miskomunikasi atau misleading informasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Bukan hanya Jokowi korbannya, tetapi juga media-media besar yang turut menyebarkan berita misleading ini.

Selain media-media yang mempublikasikan adalah media besar, masih banyak mediakecil lainnya yang ikut-ikutanan misleading membuat berita ini.

Begitulah, nasi sudah menjadi bubur. Reputasi yang tadinya sudah kinclong akhurnya sudah berubah warna menjadi buruk, bahkan publik menganggap bahwa upaya itu adalah rekayasa citra atau image engineering atau pencitraan.

Harus Ada Upaya Pemulihan Citra

Menurut saya hal ini tidak boleh diangggap sepi atau tidak ada oleh Tim Media Jokowi ataupun Tim Komunikasi Istana. Tetap harus ada upaya dan ikhtiar untuk pemulihan citranya.

Pihak yang paling bertanggungjawab tentunya adalah yang telah mendistribusikan informasi misleading itu. Sebaiknya dia juga harus menebus dosanya.

Menebus kesalahannya dengan melakukan upaya-upaya pemulihan citra atau image restoration.

Sangat jelas, sulit untuk menangkis bahwa berita di media nasional itu benar, terlebih wartawan Bloomberg sendiri mengklarifikasi seperti dicatat tadi.

Padahal membiarkan masalah ini berlarut-larut juga hanya akan memperburuk citra Jokowi.
Pertanyaannya, upaya image restoration seperti apa yg mestinya dilakukan?

Begini, menurut versi saya. Pertama, secara prinsip harus dipisahkan dulu antara Jokowi dengan tim yang menditribusikan berita Bloomberg kepada media nasional.

Harus ada great wall tembok Cina yg memisahkan diantara keduanya, jangan saling terkait. Maksud pemisahan ini adalah bahwa setiap gerakan pencitraan yang dilakukan itu belum tentu disepakati, atau bahkan diketahui oleh Jokowi.

Sehingga dalam konteks ini Jokowi bisa dibilang tidak tahu apa-apa atau beliau malah menjadi korban. Dengan upaya ini, mudah-mudahan publik tidak sepenuhnya menyalahkan Jokowi soal ini. Dan berhenti menyalahkan beliau.

Kedua, tentu saja harus ada yang bertanggunjawab untuk mengakuisisi kesalahan ini. Siapa? Ya yg mendistribusikan press release misleading tersebut ke berbagai media nasional.

Caranya? ya minta maaf. Minta maaf atas berita misleading yang didistribusikan kepada media nasional dan diterbitkan lagi.

Jelaskan kepada publik bahwa dlm konteks ini pak Jokowi tidak tahu-menahu, beliau tidak tahu apa2 soal komunikasi ini.

Alasannya, bisa saja memang ada staf yang sengaja mengambil inisiatif untuk mendistribusikan informasi kepada media karena menurutnya ini kabar baik.

Nah, jika ini dilakukan rasanya polemik soal Bloomberg ini akan berhenti sampai di sini. Dan tentu saja diharapkan citra Jokowi akan recovery membaik kembali.

Toh, praktek pemulihan citra dengan cara minta maaf ini bukan hal yg haram dilakukan dalam prinsip-prinsip komunikasi.

Profesor William Bennoitt dari Ohio University dalam bukunya “Account, excuse, and appologize” menuliskan teori terkenal yaitu image restoration theory atau teori pemulihan citra.

Dia menuliskan setidaknya ada lima pilihan untuk pemulihan citra. Salah satunya adalah strategi amortification atau penyiksaan diri. Ini adalah strategi yang sangat elegan.

Yaitu mengakui kesalahan dan fengan sangat jelas meminta pengampunan kepada publik atas kesalahan yang sudah dilakukan. Masih banyak strategi lainnya untuk pemulihan citra yang elegan. Yg kalau dibahas di sini tentu terlalu panjang.

Demikianlah, mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari masalah ini, dan sekaligus bisa mencari solusi terbaik dalam setiap krisis komunikasi yang lainnya. (*)

(*) Tulisan ini sudah dipublikasikan media Hallo.id, edisi 4 Januari 2017.

Budi Purnomo S.IKom, M.IKom pernah memimpin Media Center sejumlah tokoh nasional, dan berpengalamaan menangani masalah krisis citra, persepsi publik, dan reputasi : baik korporasi swasta, perusahaan publik, maupun BUMN. Tulisan-tulisannya seputar manajemen reputasi dan restorasi citra bisa dilihat di blog Budipurnomo.com