Oleh : Budi Purnomo Karjodihardjo

SEJAK pertemuan Ahok dengan Menteri BUMN Erick Tohir pemberitaan soal Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok berhembus dengan sangat kencang.

Wajar saja, Ahok adalah tokoh kontroversi yang setiap aksinya ditunggu publik.

Kali ini adalah soal rencana masuknya Ahok menjadi bos BUMN – kemungkinan besar Pertamina – seperti yang ramai dipublikasikan media.

Kontan saja penolakan datang dari berbagai penjuru. Dari dalam internal Pertamina sendiri, Serikat pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menolak bila benar Ahok menjadi pimpinan di sana.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengomentari rencana Presiden Jokowi menjadikan Ahok sebagai pejabat perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Menurut dia, hal itu hanya akan menambah masalah baru.

Ketua umum PA 212 Slamet Maarif menilai Ahok kurang tepat memimpin BUMN. Dia menilai Ahok merupakan sosok orang yang kerap membuat keributan.

Menurutnya, rekam jejak Ahok kurang baik dan perangainya buruk. Dia mempertanyakan apakah tidak ada orang lain yang lebih sopan dan tidak kasar.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi juga meragukan Ahok jika memimpin kedua BUMN energi tersebut. Ahok dinilai tidak punya rekam jejak di sektor tersebut.

Fahmy menambahkan, sosok Ahok yang sempat tersandung kasus penistaan agama juga akan menjadi catatan khusus.

Begitulah masih banyak lagi serangan terhadap Ahok lainnya yang datang menyerbu. Pendukung Ahok yang tentu saja setuju dengan masuknya ke BUMN juga tidak sedikit juga dari berbagai kalangan.

Saya tidak ingin membahas kontroversi ataupun pro kontra penunjukkan Ahok sebagai Bos BUMN. Saya ingin memotret peristiwa ini dari kacamata Image Restoration Theory atau pemulihan citra.

Teori Pemulihan Citra

Adalah hal sangat mendasar dan wajar bahwa setiap tokoh publik ingin citranya selalu baik dan reputasinya semakin baik. Terlepas dari apakah itu tokoh yang baik atau tidak.

Pencetus Image Restoration Theory Prof William Benoit menyebutkan bahwa ada sejumlah strategi komunikasi yang diandalkan bisa merestorasi citra dan memulihkan nama baik dengan manajemen reputasi yang tepat.

Nah, disadari atau tidak sebenatnya Ahok (atau pendukungnya) dari pihak pemerimtah, sudah menerapkan prinsip-prinsip dan strategi restorasi citra dari sejumlah tokoh nasional.

Setidaknya ada strategi restorasi citra, yang sangat menguntungkan Ahok, yang menjadi salah satu komponen Image Restoration Theory, yaitu Reducing Offensiveness of Event.

Strategi ini bertujuan untuk mengurangi resistensi publik agar kesalahan yang dialamatkan kepada Ahok bisa minimalisasi. Dalam konteks ini ada tiga jurus strategi yang dilakukan, antara lain :

Strategi Bolstering. Dengan statement petinggi pemerintahan menyajikan info mengenai tindakan-tindakan positif yang sudah dilakukan di masa lalu, yang dihapapkan bisa diterima publik dengan baik.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi yang diyakini menjadi orang yang merekomendasikan langsung nama Ahok kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjadi petinggi di perusahaan pelat merah tersebut.

“Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Dan ini masih dalam proses seleksi,” kata Jokowi ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11) lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun berpendapat BUMN dapat diisi oleh profesional.

“Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional, jadi tidak ada masalah itu,” kata Airlangga.

Strategi Attack Accuser. Dilakukan dengan cara menyerang kredibilitas yang menuduh, dengan mempertanyakan kompetensi dan hal lainnya, dan perhatian publik pun berpindah ke penuduh.

Hal ini terlihat dari statemen Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia yang menolak Ahok justru perlu dipertanyakan.

“Kalau orang baik ada yang tidak setuju masuk, kan yang tidak setuju masuknya perlu dipertanyakan,” ujar Luhut di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Hal serupa juga disampaikan Staf khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, yang menduga upaya FSPPB menolak Ahok bergabung di perusahaan pelat merah dilatari dua faktor, yang berkaitan dengan sikap transparansi Ahok dan perbedaan politik.

Strategi Minimization. Dengan melakukan upaya-upaya yang bisa mengurangi perasaan negatif dengan cara-cara persuasi kepada publik, sekaligus meyakinkan publik bahwa yang terjadi tidaklah seburuk seperti yang dipikirkan, dipersepsikan, atau yang terjadi.

Strategi ini biasanya dilakukan secara senyap dan diam-diam. Sebagai mantan pejabat nomor satu di DKI Jakarta tentunya Ahok sudah berpengalaman dan sangat paham serta mengerti urgensi meredam api membesar.

Mestinya pendekatan persuasip dan lobby-lobby kepada opinion leader baik yang pro maupun yang kontra sudah mulai dilakukan Ahok dan para pendukungnya.

Happy Ending?

Bagaimanakah kisah akhir dari kontroversi ini? Akankan berakhir dengan happy ending? Happy ending buat siapa? Buat yang pro atau kontra?

Biasanya dalam berbagai kesempatan, pemerintah dengan otoritasnya bisa mengambil keputusannya. Begitu juga, Presiden pun dapat melakukan hal prerogatifnya.

Apalagi semua pihak yang terkait terutama Kementerian BUMN dan pihak pemerintah serta Ahok dan pendukung terlihat mulai intensif melakukan strategi public relations & komunikasi, dan manajemen reputasi yang efektif.

Namun demikian, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Selalu terbuka berbagai opsi dan kemungkinan seberapapun peluangnya. Inilah saatnya kita menyaksikan perhelatan politik dan bisnis di dunia korporasi, terutama BUMN.

Siapapun pemenangnya, baik yang pro maupun yang kontra, mudah-mudahan yang adalah rakyat – pemegang saham terbesar BUMN, yang seringkali dilupakan. (*)

Budi Purnomo adalah seorang praktisi media & komunikasi.

Tulisan ini sudah dipublikasikan di media Apakabarnews.com, edisi 18 November 2019.